Sejarah Mencatat; 19 Juli 2007

Posted: April 25, 2008 in Aksi, Industri, Kegiatan, UMKM, Uncategorized
Moratorium YES!!! Ngemplang NO!!!
Di bawah terik matahari
Demi anak cucu yang membutuhkan susu
Potret Sejarah / 19 Juli 2007

 

Jika semua jalan buntu
dan semua pemilik rumah kebijakan tak segera memberikan ruang
maka
dengan tangan mengepal
Tak ada senyum
Yang terbayang hanya tangisan anak cucu
dan rembulan yang redup
 
Memang
Inilah sebuah potret wong cilik
yang mencoba mengais rejeki di semesta hidup
dan terjerembab
dalam peluh penderitaan
sarat leluka memar…

……… Aksi Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta/ 19 Juli 2007……

Moratorium demi ekonomi Rakyat!
 
 

Pernyataan Sikap

Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta

 
Menuntut Moratorium bagi UMKM Korban Bencana
 

Ketika awal-awal kemerdekaan, presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Politik Benteng dimana salah satu programnya adalah Berdikari, yaitu pemerintah memberikan perlindungan & pemberdayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat melahirkan kaum borjuasi nasional yang tangguh di tengah persaingan internasional. Vitalnya peran sektor UMKM telah sejak awal disadari oleh para Founding Father’s kita saat itu karena pelaku UMKM jelas secara riil berperan besar dalam mendorong pertumbuham ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja. Namun ketika era orde baru, kebijakan tersebut kemudian dihilangkan dikarenakan orientasi pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan pada investasi asing dan mengabaikan peran UMKM.

Perhatian pemerintah, khususnya Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, kepada sektor UMKM hingga hari ini masih sangatlah kurang. Kebijakan ini jelas sangat bertolak belakang dengan perlakuan Bank Indonesia saat terjadinya krisis moneter beberapa tahun lalu. Di masa lalu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan BLBI yang hanya menguntungkan pelaku usaha yang bermodal besar (yang mana justru pelaku usaha yang bermodal besar tersebut malah mengemplang dana BLBI yang berasal dari uang rakyat).

Tidak adanya political will dan good will dari Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM jelas bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia semestinya mengetahui bahwa sektor UMKM berperan sangat vital dalam perekonomian bangsa, karena pelaku UMKM jelas secara riil berperan besar dalam mendorong pertumbuham ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja. Perlindungan dan pemberdayaan sektor UMKM (apalagi UMKM korban gempa di DIY dan sebagaian Jawa Tengah) mestinya menjadi pekerjaan yang diprioritaskan oleh Bank Indonesia.

Lebih setahun paska Gempa di Yogyakarta perekonomian belum berangsur pulih, bahkan di sektor industri banyak yang terancam tutup/ gulung tikar. Percepatan pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah belum mendapatkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM sebagai tulang pinggung perekonomian di Yogyakarta masih diliputi dengan berbagai banyak persoalan. Masalah kredit bermasalah/macet karena hancurnya alat kerja dan alat produksi yang mengakibatkan banyak pelaku UMKM belum mampu menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, menjadi salah satu faktor dominan mengapa perekonomian di Yogyakarta belum pulih.

Paska gempa bumi di DIY dan sebagian Jawa Tengah, Bank Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan dengan PBI No 8/10PBI/2006 tentang perlakuan khusus terhadap kredit pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta. Namun hal tersebut jelas dirasakan sangat minimalis, karena dalam implementasinya di lapangan, Bank Indonesia sendiri tidak melakukan tindakan konkrit bahkan cenderung lepas tangan untuk melindungi pelaku UMKM dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dihadapi. Sebagai contoh dalam kebijakan BI untuk melakukan rekstrukturisasi bagi UMKM yang bermasalah, nasabah yang mendapatkan restrukturisasi tidak diberikan ruang yang cukup untuk bernegosiasi dengan pihak Bank. Hal ini berdampak setelah mendapatkan tenggang waktu pembayaran kewajiban rata-rata 3 bulan pasca bencana harus dibebani tunggakan dan denda selama tenggang waktu tersebut. Belum lagi ditambah biaya administrasi untuk nasabah yang di restrukturisasi yang harus dibayar sekaligus saat realisasi pengikatan kredit baru.

Hingga saat ini pihak perbankan dan lembaga keuangan lain tetap melakukan tekanan terhadap nasabah berupa peringatan tertulis maupun teguran lisan dengan ancaman penyitaan asset nasabah apabila tidak mampu membayar cicilan kredit pinjamannya. Beberapa kasus yang terjadi ada yang sudah melakukan pemasangan stiker/ penyemprotan terhadap asset UMKM dengan tulisan di bawah penguasaan Bank. Tidak itu saja, bahkan pihak Bank sampai mengambil tindakan penekanan, pengancaman, dan penyitaan dalam kondisi saat ini adalah tindakan yang tidak tepat, tidak manusiawi, tidak memiliki sense of crisis, meresahkan dan menurunkan semangat kerja serta secara ekonomi sangat merugikan karena harga jual asset dalam jaminan jika dilelang/ dijual mengalami penurunan yang sangat tajam yang merugikan nasabah UMKM. Bank Indonesia selaku pemegang otoritas perbankan, terkesan tutup mata dan atau tidak mau tahu atas tindakan pihak bank terhadap pelaku usaha UMKM.

Ironisnya, disaat para pelaku UMKM mendapatkan dukungan dari DPRD dengan merekomendasikan adanya moratorium bagi pelaku UMKM, dan Surat himbauan dari Gubernur DIY untuk penagguhan eksekusi jaminan, Pimpinan BI Yogyakarta sendiri membuat statement tidak perlu adanya moratorium bagi UMKM dengan alasan akan merugikan perbankan dan nasabah. Hal ini jelas membuktikan bahwa kebijakan PBI No 8/10/PBI/2006 hanya menjadi aksesoris yang cenderung hanya menguntungkan bank pelaksana dan tidak mempunyai dampak yang meringankan bagi pelaku UMKM.

Moratorium adalah tuntutan yang sangat logis dan wajar dalam kondisi paska gempa dimana apabila tidak dilaksanakan sangat berpotensi besar menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah pengangguran akibat PHK massal yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha UMKM. Argumentasinya adalah bahwa saat ini keadaan UMKM di Yogyakarta sedang sangat lemah, bahkan beberapa diantaranya hampir mati. Agar dapat selamat dan bangkit kembali, UMKM tersebut membutuhkan keleluasaan waktu tenang dan tidak terbebani dengan pikiran untuk ”ngangsur kredit ” minimal 3 tahun agar dapat memanfaatkan perputaran keuangan atau modal kerjanya dalam rangka menata dan menumbuhkembangkan usahanya kembali.

Moratorium yang dimaksud disini adalah penundaan segala kewajiban membayar bagi nasabah UMKM terhadap bunga, cicilan (pokok), ataupun denda. Bukannya “restrukturisasai / Resceduling hutang”, karena sebagian besar dari kami telah menerima fasilitas restrukturisasi / resceduling namun tetap bermasalah dalam mengangsur kredit. Perlu untuk menjadi catatan bahwa pelaku UMKM di Yogyakarta tidak punya niat untuk “ngemplang” hutang. Namun karena kondisi para pelaku UMKM pasca gempa mengalami masalah berat yang kompleks sehingga perekonomian kami berada dibawah titik nadir, maka sudah sepatutnya diberikan kebijakan yang lebih progresif untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka kami dari Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta Menuntut :

1. Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Bank Inonesia untuk mengeluarkan kebijakan MORATORIUM kredit bagi pelaku UMKM di Yogyakarta selama 3 tahun sampai dengan 31 Desember 2010.

 2. Meminta kepada pihak Perbankan dan lembaga pembiayaan non bank untuk tidak melakukan penekanan terhadap nasabah UMKM, serta tidak melakukan penyitaan atau eksekusi terhadap agunan yang disertakan dalam kredit yang diajukan oleh UMKM, atau barang/asset lain milik UMKM yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung dari gempa bumi di Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Juli 2007

Forum UMKM Pasca Bencana Yogyakarta

ttd

Sukabiwata, SIP.MH.

Ketua

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s