Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Posted: February 22, 2008 in UMKM

logo_br_kr3.gif

22/02/2008 15:25:04 Belum lama ini, tepatnya tanggal 5 November 2007, pemerintah telah meluncurkan kebijakan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pola Penjaminan. Program yang dirancang untuk memperkuat permodalan untuk sektor ekonomi produktif seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi dengan kredit maksimum 16 persen per tahun dan jumlah plafon kredit maksimum Rp 500 juta pada setiap debitur. Pada tahap awal ini didukung enam bank, yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Mandiri serta Bank Syariah Mandiri. Selain itu, untuk menjamin program KUR ini bisa berjalan, pemerintah juga melibatkan dua lembaga penjaminan, yaitu Perum sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Konon, dalam waktu tiga tahun ke depan pihak perbankan ini diharapkan mampu mengucurkan dana kepada pelaku UMKM dan Koperasi sebesar Rp 14 triliun.
Sebagai sebuah model perkreditan dengan jaminan maka pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN 2008 sebesar Rp 1,4 triliun yang dititipkan kepada perusahaan penjaminan tersebut. Memang kebijakan pemerintah ini setidaknya akan memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM dan koperasi di Indonesia sebagai wujud dan komitmennya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM serta koperasi.
Namun perlu diketahui bahwa skema kredit ini, akan dijamin dana pinjamannya sebesar 70 persen oleh pemerintah melalui lembaga pembiayaan (SPU dan PT Askrindo) dan sebesar 30 persen akan ditanggung oleh bank yang ditunjuk.
***
Kenapa hanya pelaku UMKM dan koperasi sebagai sasarannya? Seperti kita ketahui bahwa selama ini sektor UMKM dan koperasi, khususnya di daerah sangat sulit untuk mengakses dana bank (pembiayaan perbankan), biasanya para pelaku UMKM kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank, karena harus ada character dan collateral. Padahal jika dikaji dari berbagai perspektif khususnya yang menyangkut eksistensi UMKM di Indonesia sangatlah besar jumlahnya namun akses kreditnya sangat kecil.
Menurut hasil kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi yang dirilis Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2006, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 48 juta unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 87,6 persen mengharapkan kredit dari pemerintah dengan bunga komersial. Sementara pelaku UMKM yang mengharapkan bantuan permodalan dan bunga bersubsidi hanya sebesar 6,7 persen. Modal yang dibutuhkan rata-rata sebesar R. 3,6 juta.
Terlepas kebenaran data dari hasil kajian tersebut, fakta di lapangan memang membuktikan terlalu besar beban yang harus ditanggung oleh para pelaku UMKM bersaing untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan karena terbatasnya akses, belum lagi berkompetisi masalah kualitas produk dengan industri-industri besar khususnya barang impor.
 ***
Jika program KUR dengan Pola Penjaminan ini nantinya bisa diterapkan dengan bijaksana, meski pun dari aspek rasio dana sebesar Rp 14 triliun belumlah mampu mencukupi kebutuhan modal untuk menghidupkan semua UMKM di berbagai sektor yang ada di Indonesia, namun keterbatasan ini perlu dipikirkan lagi, bagaimana agar program ini benar-benar bisa diserap oleh para pelaku UMKM dan koperasi secara proporsional (adil dan bijaksana).
Setidaknya ada dua pertimbangan penting, pertama, pemerintah dan pihak perbankan, khususnya bank yang ditunjuk pemerintah dalam program ini harus lebih intensif melakukan komunikasi. Komunikasi ini bisa ditempuh dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan koperasi ini, khususnya menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan. Meskipun, hingga saat ini petunjuk teknis tentang program kredit bagi rakyat lemah ini belum turun, sehingga masih berkutat dalam konsep dan teoretis. Padahal masyarakat pelaku UMKM dan koperasi, termasuk di dalamnya kelompok usaha tani, nelayan dan peternak sangat berharap banyak tentang realisasi program pemberdayaan UMKM ini.
Kedua, hal yang tak kalah penting lagi dalam realisasi program KUR dengan Pola Penjaminan ini, adalah proses penetapan dan distribusi kredit kepada pelaku UMKM dan koperasi. Meskipun dalam aturannya skema program ini memberikan peluang kredit yang besarnya hingga Rp 500 juta, namun dalam implementasinya perlu lebih ditekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Karena target jumlah penyaluran relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMKM dan koperasi yang ada. Ditambah lagi anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangatlah terbatas.
Untuk itu, agar proses distribusi penyaluran kredit ini nantinya berjalan dengan baik, maka perlu adanya kesepakatan atau titik temu antara stakeholders yakni pihak bank, penjamin dan peminjam (pelaku UMKM dan koperasi). Ketiga, sebagai salah satu bentuk hak informasi dan pengawasan publik, kriteria peminjam serta besarnya pinjaman bisa ditetapkan secara bersama-sama oleh stakeholders dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat (hak publik) sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran yang diambil dari uang rakyat.
Hal ini sangat penting sebagai antisipasi jika pihak bank sebagai ìeksekutor kreditî berjalan sendiri-sendiri dan hanya berdasar pada keamanan kredit yang dipinjamkan sesuai dengan pendekatan bank sebagai lembaga yang berorientasi pada keuntungan karena lembaga bisnis maka program lama kemasan baru ini tidak akan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM dan koperasi. Ada beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk mengimplementasikan program-program pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. (1) Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang masuk skema dalam KUR dengan pola penjaminan ini hendaknya diimbangi dengan dimensi non ekonomis. (2) Untuk meningkatkan produktivitas usaha harus ada peningkatan kemampuan dasar pelaku UMKM dan kelompok usaha lainnya melalui langkah peningkatan ketrampilan, penguasaan teknologi, perluasan jaringan pasar bahkan akses terhadap penguasaan informasi. (3) Pelaku UMKM dan kelompok usaha lainnya perlu dilibatkan dalam akses program KUR ini, baik dari perencanaan, hingga evaluasi usaha dalam mengimplementasikan program KUR dengan Pola Penjaminan ini. Jika ini dilaksanakan maka program KUR ini sekaligus memiliki fungsi advokasi dan pendidikan kepada pelaku usaha di daerah.
***
Begitu juga untuk menjaga efektivitas dan aksesibilitas program KUR dengan Pola Penjaminan ini, maka pelaku UMKM, (perajin, kelompok tani dan peternak) dan program ini terlaksana dengan baik, maka harus diikuti dengan program pendampingan bagi pelaku UMKM khusus untuk mengakses dan mengimplementasikan kreditnya. Bahkan untuk memudahkan akses dan penyerapan dana KUR pelaku UMKM di daerah memerlukan lembaga pendamping sesuai dengan pilihan bidang usahanya.
Pola pendampingan UMKM terhadap program KUR ini juga diharapkan mempunyai mekanisme anggaran yang ditanggung oleh pemerintah, bukan dari pelaku UMKM. Hal ini penting agar para pelaku UMKM tidak terbebani biaya produksinya. Program pendampingan (asistensi) yang menyatu dengan Program KUR dengan Pola Penjaminan ini sangat penting agar tidak mengulangi kesalahan program-program pembiayaan masa lalu dengan pola subsidi pemerintah terdahulu di tahuan 1975-1985-an seperti: Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) serta Kredit Usaha Tani (KUT). Di mana skema pembiayaan KIK dan KMKP pada waktu itu di samping mendapatkan subsidi kredit dari Bank Indonesia juga dijamin oleh Askrindo mengalami kesulitan keuangan akibat tingginya klaim dari bank-bank pelaksana karena pembayaran dari penerima kredit tidak terpenuhi.
Dengan kata lain, program pendampingan untuk UMKM khususnya yang tidak bankable dalam skema KUR ini perlu untuk dimulai agar pelaku usaha kecil bisa mengakses dan mengelola dana kredit dengan baik. Idealnya, program pendampingan ini sebaiknya dibiayai oleh pemerintah, baik melalui dana dari pemerintah pusat (APBN) atau dana dari pemerintah daerah (APBD). Agar tujuan pemerintah dalam membantu pemberdayaan UMKM di daerah dengan Program KUR tercapai, dan tidak membebani pelaku UMKM, maka suku bunga yang dibebankan kepada pelaku UMKM dan koperasi tidak sebesar 16 persen seperti skema yang dirancang saat ini, tetapi lebih rendah lagi.
Untuk itu pemerintah bersama stakeholders bisa meninjau kembali kebijakan yang akan dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) yang hingga kini belum juga terbit. Demi efektivitas dan akuntabilitas program ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengemas program ini, karena jika pelaku usaha mengetahui bahwa kreditnya dijamin oleh pemerintah, maka potensi untuk menjadi moral hazard sangat mungkin akan terjadi dalam program ini. Sehingga pengalaman masa lalu terhadap program kredit bersubsidi yang kredit macetnya cukup tinggi perlu dijadikan peringatan penting dalam merealisasikan program KUR ke depan.
Prioritas fasilitasi kredit bagi pelaku UMKM yang menjadi binaan pemerintah melalui departemen teknis adalah penting, karena selain bisa dijamin keberlangsungan usahanya pihak bank juga akan lebih mudah dalam memantau penyaluran kreditnya karena mereka mempunyai ikatan emosional. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara membinanya, maka sudah saatnya departemen teknis tidak membina UMKM yang hanya itu-itu saja (yang selama ini sudah dibina), tetapi harus terus menerus membina lagi para pelaku usaha baru.
Begitulah, untuk memperluas binaan diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis sehingga penyerapan kredit dapat sesuai target. Harapannya agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KUR dengan Pola Penjaminan ini bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan sinergi yang baik antar semua pihak yang terkait. Khususnya pemerintah daerah dan cabang-cabang bank yang ditunjuk. Jika hal ini dilaksanakan target kredit bisa tercapai, tepat sasaran dan yang pada akhirnya akan membantu menghidupkan sektor riil di daerah. Wallahu’alam. r-o (3041-2008)
*) Drs HA Hafidh Asrom MM, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dari Propinsi DIY.
Comments
  1. agus mansur says:

    Bagaui mana cara prosedur meminjam dari ukm ‘saya minta penjelasan kepa bapak yang berwenang mengenai ukm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s