ANTARA LAIN SOAL PUNGUTAN RETRIBUSI; 30 Perda Penghambat KUKM Dicabut

Posted: February 22, 2008 in UMKM

logo_br_kr2.gif

21/02/2008 09:43:34 JAKARTA (KR) – Pemerintah berencana mencabut 30 Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia, karena dinilai telah menghambat perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM). Terhadap rencana pencabutan itu, Kementerian Negara Koperasi dan UKM saat ini masih menunggu hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Ke-30 Perda itu saat ini masih di evaluasi di Depdagri, antara lain menyangkut inefektivitas kewenangan Perda di kabupaten yang bersangkutan. Pencabutan Perda-perda tersebut melibatkan setidaknya tiga instansi, yaitu Kemenkop dan UKM, Departemen Keuangan, dan Depdagri,” ujar Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan Kemenkop dan UKM, Untung Tri Basuki di Jakarta kemarin.
Dijelaskan, sejak pertengahan 2007 pihaknya telah merekomendasikan pencabutan setidaknya 30 Perda yang menghambat perkembangan KUKM di seluruh Indonesia. “Perda-perda tersebut sudah dievaluasi di Depkeu dari sisi UU Keuangan Negara, UU PNBP, termasuk soal kewenangan dan pembagian urusannya. Evaluasi di Depkeu yang juga meliputi pertimbangan administrasi dan p
ajak daerah yang telah selesai beberapa waktu lalu, kemudian kini digodhog di Depdagri,” jelasnya.
Untung Tri Basuki mengatakan, ke-30 Perda itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi di atasnya dan berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi di daerah. Misalnya pungutan retribusi yang tidak seharusnya dalam mendirikan badan hukum koperasi. “Sesuai hukum dan perundangan, kewenangan untuk memberikan izin pendirian koperasi itu ada di pusat,” katanya.
Menurutnya, Perda tidak seharusnya mengatur retribusi atau pengenaan pungutan terhadap segala hal yang berhubungan dengan koperasi.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, pada 2005 dan 2006 sedikitnya 69 Perda (2005 sebanyak 44 Perda dan 2006 sebanyak 25 Perda) telah dicabut karena menghambat perkembangan KUKM. Sedang 2007, hingga Juni pemerintah telah mencabut 10 Perda penghambat pertumbuhan koperasi.

Sebagaimana dikutip Antara, Kemenkop dan UKM juga membuka kesempatan bagi DPRD yang akan berkonsultasi mengenai penyusunan Perda yang mendukung iklim kondusif pertumbuhan koperasi dan UKM.
“Kami membuka kesempatan untuk konsultasi bagi DPRD yang akan menyusun Perda yang berkaitan dengan KUKM,” kata Untung Tri Basuki.     (San/Lmg)-o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s