HASIL PERTEMUAN TIM AD HOC DENGAN DEPUTY MENKO PEREKONOMIAN

Terkait dengan upaya penyelesaian Kredit UMKM Pasca Gempa di DIY, pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 yang lalu, Tim Ad Hoc penyelesaian Kredit UMKM pasca Gempa di DIY telah mengadakan pertemuan dengan Deputy Menko Perekonomian Bidang Pertanian & Kelautan (Bayu Krisnamurthi) di Hotel Saphir Yogyakarta. Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut: Deputy Menko Bidang UKM (Tamim), Kepala Bank Indonesia Yogyakarta, dan beberapa bank.

LPIC1184Agenda pertemuan tersebut adalah membahas secara khusus pola penyelesaian yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan adalah:

  1. 1. Usulan Tim Ad Hoc melalui Gubernur DIY kepada Bank Indonesia terkait perpanjangan PBI No. 8/10/PBI/2006 TELAH DISETUJUI untuk DIPERPANJANG sampai dengan Bulan Desember 2010.
  2. 2. Deadline validasi data kredit bermasalah UMKM adalah pada tanggal 30 Juni 2009. Di mana tercantum data fixed tentang jumlah UMKM yang akan dibantu. Besaran nominalnya, dan masalah akibat gempa. Tabel pendataan perlu dicantumkan besaran nominal kebutuhan sesuai dengan skema yang disusun.
  3. Tim Ad Hoc akan segera menyusun Skema Usulan Penyelesaian kepada pemerintah pusat tentang penyelesaian kredit bermasalah UMKM di DIY Pasca Gempa 2006. Usulan harus telah menjadi kesepakatan antara Tim Ad Hoc, Pemprov DIY, Bank Indonesia, Perbankan, dan lembaga kreditur lain.
  4. Setelah menerima usulan tersebut, Deputy Menko Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi untuk membahasnya dengan melibatkan Bank Indonesia, Kementrian Koperasi & UKM, Kementrian Negara BUMN.

Dalam pertemuan tersebut Deputy Menko perekonomian sangat appreciate terhadap upaya Pemerintah Provinsi DIY yang telah menyelesaikan kredit Mikro di DIY yang terkait pasca gempa. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan mengupayakan penyelesaian permasalahan kredit yang belum terselesaikan tersebut (data sementara 6063 nasabah) dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementrian BUMN, dan Kementrian Koperasi & UKM.LPIC1182

Menurut Bayu Krisna Murthi, bahwa sudah saatnya kita membahas hal-hal konkrit yang terkait dengan pola penyelesaian kredit UMKM ini, dan sudah bukan saatnya untuk beretorika yang justru akan memperpanjang permasalahan. Untuk itulah dalam pertemuan tersebut dibahas secara konkrit, dan pragmatis hal-hal yang terkait dengan upaya penyelesainnya.

Semoga bermanfaat.*** NURUL MUSLIMIN [Tim Ad Hoc - "Penjaga" KP2E Yo Bangkit]

UPDATE TIM AD HOC 12 JUNI 2009

Tak henti-hentinya Tim Ad Hoc berupaya mendorong pemulihan ekonomi Yogyakarta pasca gempa melalui pendampingan UMKM yang terkait kredit bermasalah. Pada tanggal 10 Juni 2009 yang lalu telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia Yogyakarta sekaligus pertemuan dengan seluruh perbankan untuk membahas update permasalahan yang ada terkait kredit tersebut. Tanggal 12 Juni 2009 telah diadakan pula pertemuan dengan Koperasi dan Lembaga Keuangan Lainnya dalam rangka koordinasi.

Hasil koordinasi tersebut di antaranya adalah:

1. Updating data kredit UMKM dari perbankan, koperasi dan lembaga keuangan lainnya per Mei 2009 akan segera dikirimkan kepada Tim Ad Hoc.  Hal ini karena data tersebut dipakai untuk bahan pertimbangan dan analisa dari Menteri Koordinator Perekonomian (via deputi-nya) dalam menentukan kebijakan penyelesaiannya.bg-2

2. Tim Ad Hoc melalui Gubernur DIY telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan PBI No. 8/10/PBI/2006 kepada Gubernur BI.  Pada rapat tersebut mendapat keterangan dari Pimpinan BI Yogyakarta, bahwa nampaknya permohonan tersebut disetujui oleh BI pusat, tinggal menunggu surat formalnya.

3. Tim Ad Hoc menghimbau kepada perbankan untuk menahan diri agar TIDAK MELAKUKAN PENYITAAN pada agunan kredit  UMKM yang macet dan yang merupakan korban gempa.

4. Check and Recheck data agar selalu dilakukan koordinasi dengan sekretariat Tim Ad Hoc secara intensif.

5. Updating Data per 12 Juni 2009 adalah sebagai berikut: 

Data Total (Juli 2007-Juni 2009) :                                                      19.759 kasus kredit/nasabah.

Kredit yang telah dibantu oleh Pemerintah Provinsi DIY :             892 kasus kredit/nasabah.

Sisa Data per 12 Juni 2009 yang diverifikasi ulang :                  17.502 kasus kredit/nasabah.

     Dari sisa data tersebut, yang LUNAS & tidak ada keterangan dari kreditur: 11.972 kasus kredit/nasabah.

Sehingga data terakhir yang masih BELUM TERSELESAIKAN: 5.530 Kasus kredit/nasabah.

Itulah hasil koordinasi dan updating data kredit UMKM yg terkena dampak gempa di DIY. Semoga segala upaya penyelesaian mendapatkan jalan yang TERBAIK. Semoga bermanfaat.***

COMMERCIAL BREAK

Rumah Joglo ini dijual…

Joglo yang megah dengan asesories tradisional kental dengan nuansa nilai-nilai tradisi. Sangat menjanjikan

Joglo Nyaman

Joglo Nyaman

kenyamanan dan adi luhung seni tradisi. Sangat cocok dibangun di area yang lekat dengan lingkungan yang asri dan hijau. Sangat nyaman untuk menikmati alunan gamelan atau musik tradisi.

Ukuran standar. Harga sangat bisa dinegosiasi.

Bagi yang memimpikan rumah hunian nan elok ini bisa kontak kami di: cheetah_art@yahoo.com / 081.568.05.286 [Uung]

Seperangkat Gamelan

Bagi pecinta musik tradisi, atau lembaga pendidikan seni, tak akan terasa lengkap jika tanpa gamelan… Gamelan ini dijual juga… Hubungi: cheetah_art@yahoo.com / 081.568.05.286 [Uung] IMG_4239

Rumah dijual…

Rumah tipe 42/95 di Perumahan Permata Sedayu, Jl. Wates km 11 Kaliurang Rt. 2 Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta. Nyaman, dekat dengan kehidupan pedesaan. Harga Hanya Rp. 95 juta. Hubungi: cheetah_art@yahoo.com / 081.568.05.286 [Uung] IMG_2158

Kebijakan BI Tak Sejalan Bank

Kamis, 4 Juni 2009 | 03:26 WIB Jakarta,

Kompas – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (3/6), mengumumkan, rasio kredit bermasalah gross (sebelum dikurangi pencadangan) perbankan nasional per akhir April 2009 sebesar 4,6 persen, sedangkan bulan sebelumnya sebesar 4,5 persen. Rapat juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 7 persen. Penurunan BI Rate sejak Desember 2008 telah direspons oleh penurunan suku bunga deposito sebesar 136 bp. Namun, suku bunga kredit modal kerja hanya turun sebesar 31 bp. Saat ini, suku bunga kredit masih berada di kisaran 13,5-14,5 persen per tahun.

biMenurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, kebijakan BI tidak sejalan dengan bank-bank komersial. Ini sangat mengherankan pengusaha, karena di luar negeri penurunan bunga acuan segera diikuti oleh bank komersial. ”Bank-bank di Indonesia sangat membingungkan. Bank komersial lebih suka memutarkan uang nasabah ke surat utang negara dan obligasi pemerintah. Bank juga lebih suka ’main’ kreditnya ke proyek-proyek yang dijamin pemerintah,” ujar Sofjan. Hal senada diungkapkan Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno. BI Rate, kata dia, hanya indikator, pengusaha lebih mengharapkan aplikasi pengucuran kredit dengan bunga rendah yang menggairahkan sektor riil untuk modal kerja dan investasi. ”Bunga komersial masih dipatok 14-16 persen. Bank kelihatannya lebih suka memilih tempat ’beternak’ uangnya di SUN, ORI, dan sukuk yang bunganya 9-11 persen,” kata Benny. GPEI mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kembali jumlah maksimum SUN, ORI, dan sukuk agar sektor riil bisa bergerak.

Penurunan bunga dana Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, mengatakan, pada tahap awal bank-bank harus memaksakan penurunan bunga dana dan memberikan klarifikasi kepada para pemilik dana, terutama deposan besar, kenapa bunga dana harus turun. ”Selama ini beberapa bank kesulitan menurunkan bunga kredit karena bank masih memiliki dana mahal dalam bentuk deposito. Untuk kepentingan yang lebih luas, sebaiknya pemilik dana besar jangan reaktif dengan memindahkan dananya ke bank lain atau ke instrumen investasi lain jika bank menurunkan bunga dana,” ujar Ryan. Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, penurunan BI Rate kali ini harus diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman dan deposito. ”Tanpa konsekuensi itu, penurunan BI Rate tak punya makna. Kalau concern pada pemulihan sektor riil, penguatan daya beli dan penurunan harga barang, suku bunga kredit saat ini mestinya sudah di bawah 11 persen,” tutur Bambang.

Saat ini seluruh faktor yang membentuk harga atau suku bunga kredit telah membaik kondisinya. Dengan demikian, sebenarnya sudah tidak ada alasan bagi perbankan untuk tetap memasang suku bunga kredit yang tinggi karena hanya akan menghambat geliat perekonomian. Salah satu faktor yang belakangan makin membaik kondisinya adalah risiko kredit, yang tecermin dari rasio kredit bermasalah (NPL). Harga atau bunga kredit terbentuk oleh empat faktor, yaitu biaya dana, biaya operasional, premi risiko, dan margin keuntungan. Biaya dana merupakan ongkos untuk membayar bunga dana masyarakat, seperti deposito dan tabungan. (faj/osa)

Tak Ada Krisis bagi yang Kreatif

Jumat, 29 Mei 2009 | 04:03 WIB

KOMPAS.com – Di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi global, industri kreatif di Indonesia tetap berdenyut. Krisis memang tak berlaku bagi mereka yang kreatif. Sejumlah pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang desain, percetakan, dan kemasan mencatat pertumbuhan tinggi. Direktur Kreatif Petakumpet M Arief Budiman mengatakan, lonjakan transaksi perusahaannya tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. ”Awal tahun ini kami mendapat pesanan dari klien berskala internasional,” kata Arief yang perusahaannya bergerak di bidang desain periklanan. Tahun 2000, omzet Petakumpet baru Rp 133 juta. Tahun berikutnya naik menjadi Rp 360 juta. Pada tahun 2002, omzetnya melonjak menjadi Rp 773 juta. ”Omzet kotor perusahaan rata-rata Rp 8 miliar per tahun. Tahun ini kami perkirakan tembus Rp 1 triliun,” kata Arief yang merintis Petakumpet bersama temantemannya sejak masih kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Rudy Tjahjadi, Direktur Manajemen Admire, perusahaan percetakan dan desain kemasan, mengatakan, kenaikan omzet perusahannya pada kuartal kedua tahun ini mencapai 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ”Perusahaan tetap butuh beriklan untuk menjaga citra produk mereka,” k a t a ny a . Menurut Direktur Digital Studio Workshop Andi S Boediman, beberapa klien besar yang sebelumnya memakai jasa dari luar negeri kini mengalihkan ke dalam negeri dengan alasan pengetatan anggaran. Di bidang desain arsitektur, menurut arsitek yang juga Ketua Bandung Creative City Forum Ridwan Kamil, penurunan order hanya terjadi untuk proyek dari luar negeri. Proyek di dalam negeri, khususnya untuk bangunan rumah tinggal, hampir tak terpengaruh krisis. Tak semua agensi pelaku industri kreatif mampu bertahan di tengah krisis. Dalam dua tahun terakhir, dari 500 agensi periklanan, menyusut hingga tinggal 200-an. Menurut Arief, kunci untuk bertahan di tengah krisis adalah kreativitas. Strategi Petakumpet, menurut Arief, adalah mengepung Jakarta dari Yogyakarta. Caranya, dengan mencari klien di Jakarta, tetapi kegiatan produksi di Yogyakarta. Dengan kegiatan produksi di Yogyakarta, Petakumpet mendapatkan beberapa kelebihan, misalnya sumber daya manusia yang murah dan segar. ”Kami bisa menjual produk dengan harga bersaing. Ini bisa menjadi nilai lebih dibandingkan pesaing,” katanya . Arief menyebutkan, Petakumpet juga terus melebarkan jejaring bisnis. Tak terbatas di bidang periklanan dan promosi, mereka juga melayani desain logo dan brandname perusahaan, pembuatan brosur, kalender, desain presentasi dan web , serta ilustrasi. Rudy mengemukakan hal senada. ”Kreativitas adalah kunci untuk bertahan. Produk desain kami harus lebih inovatif dan kami juga dituntut lebih kolaboratif dengan pemberi order,” katanya. Sedangkan Andi Boediman mengatakan, pelaku industri kreatif mesti jeli membaca tren terbaru. ”Pertumbuhan iklan dengan media cetak memang melambat, tetapi iklan dalam bentuk digital di media online tumbuh pesat. Celah ini harus dimanfaatkan,” ujarnya . Tanpa rel Peneliti industri kreatif yang juga pengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, Togar M Simatupang, optimistis pelaku industri kreatif di Indonesia dapat bertahan saat krisis. ”Masyarakat kita punya daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis. Masalahnya, bagaimana menyiapkan fondasi ekonomi kreatif ini agar berkelanjutan dan bisa bersaing dengan pelaku di negara lain,” kata Togar. Andi mengatakan, kelemahan dasar ekonomi kreatif di Indonesia adalah tiadanya rel atau platform. ”Pelaku kreatif atau lokomotifnya sudah banyak, tetapi aturan mainnya tidak jelas,” ujarnya. Cetak biru industri kreatif yang dibuat pemerintah sejak 2008 nyatanya tak jelas implementasinya. Jaringan Ekonomi Kreatif Indonesia juga belum terdengar gaungnya. Pelaku industri kreatif masih jalan sendiri- sendiri dan tertatih membangun jaringan sendiri. Menurut Andi, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pelaku industri kreatif masih tetap menjadi masalah. Selain itu, akses pembiayaan dan iklim usaha juga belum membaik. Direktur Kreatif Hello Motion Inc Wahyu Aditya mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang animasi, pemerintah bisa mencontoh China atau Korea. Stasiun televisi di China diwajibkan menayangkan animasi buatan lokal pukul 17.00-21.00. Sedangkan di Korea, stasiun televisi diwajibkan menayangkan animasi baru buatan lokal minimal 0,1 persen dari keseluruhan jam tayang setiap tahunnya. ”Saat ini aturan bagi stasiun televisi kita menayangkan 60 persen muatan lokal, kebanyakan diisi dengan sinetron dan tayangan gosip,” kata Wahyu. Wahyu menambahkan, produk animasi dalam negeri sudah siap, tetapi terkendala pada kurangnya daya serap pasar. Akibatnya, beberapa animator dan pelaku industri kreatif lain hengkang ke luar negeri. ”Tenaga kreatif yang meninggalkan Bandung mencapai 60 persen,” kata Ridwan Kamil. Jika selama ini pelaku industri kreatif di Indonesia bisa tumbuh sendiri dan sanggup bertahan di kala krisis, saatnya pemerintah mengambil peran yang lebih nyata dengan memperbaiki regulasi, iklim usaha, dan akses terhadap modal. Jika tidak, makin banyak tenaga kreatif yang pergi. (AHMAD ARIF)

UPDATE Tim Ad Hoc

Nurul

Nurul

Setelah tiga tahun berlalu, gempa yang mengguncang Jogja sudah tidak terlalu kentara membekas di hati. Walaupun jelas masih terasa secara ekonomi. Ya, masih banyak yang menitikkan air mata di Posko Tim Ad Hoc Penyelesaian Kredit Bermasalah UMKM Pasca Gempa di DIY.

Pasca berakhirnya PBI No. 8/10/2006 Juni 2009, apa ya yang akan terjadi?? Booming pelelangan Agunan??!! Banyak UMKM yang tumbang???!!! Atau????…. Yang jelas Tim Ad Hoc telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendampingi case by case terhadap kasus-kasus itu. Di samping itu Gubernur DIY juga telah melayangkan surat permohonan perpanjangan PBI tersebut kepada Bank Indonesia Pusat. BI Yogyakarta pun juga telah mengajukan permohonan yang sama kepada BI pusat. Itu semua demi menyelamatkan para nasabah sekaligus ‘menyelamatkan’ perbankan di Jogja, menyelematkan ekonomi Jogja, dan…bagian dari menyelamatkan Indonesia.

Saat sekarang ini Tim AdHoc dalam taraf verifikasi data terakhir yang akan dianalisa, dikelompok-kelompokkan, dibuat skala prioritas, tingkat kedaruratan, membuat skema penyelesaian, dan akhirnya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bisa diselesaikan dengan sehat.

Data terolah per Maret 2009 ada 17.444 kasus kredit. Sebentar lagi akan terpetakan, mana yang telah lunas atau selesai, data mana yang belum selesai yang  meninggalkan permasalahan hidup yang  kompleks…termasuk data mana yang ‘tidak layak’ untuk diusulkan penyelesaian. Sungguh ini membutuhkan kecermatan dan kerja siang malam. Demi Tuhan!!!

Di samping itu, sesuai dengan keputusan rapat Tim AdHoc, Permasalahan kredit UMKM ini juga akan diusulkan pada semua kabupaten dan Kota Yogyakarta. Siapa tahu bisa membantu ikut menyelesaikan masalah, walaupun sedikit. Maka dibutuhkan kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk turut serta membantu menyelesaikannya.

Sebagai ‘rutinitas’ dan kerjaan pokok Tim Ad Hoc adalah pendampingan terhadap UMKM sebagai nasabah perbankan dan non bank. Kerjaan pokok ini mempunyai tiga nilai, yaitu : 1). EDUKASI 2) MEDIASI dan 3) ADVOKASI.

Namun banyak pula dari para pengadu (UMKM) yang salah persepsi dan mereduksi informasi, bahwa Tim Ad Hoc merupakan ‘tempat’ di-LUNASI-nya kredit2 bermasalah tersebut! Ughhh… dasar …cupet! Gak mendidik donk kalau begitu?? hehe… Tapi mungkin ada wajarnya juga, karena memang dari mereka banyak pula yang tidak terbiasa dengan berfikir kritis, sekaligus hanya bisa memberikan cap jempol jika diminta tanda tangan.  Ya…itulah POTRET UMKM kita, masih seperti itu….

Maka kesadaran akan menolong mereka menjadi agenda yang –semoga– akan memetik hasilnya di kemudian hari… ***

DUKUNG INVESTASI BARU DAN EKSPANSI ; Menkeu: Turunkan Suku Bunga Kredit

Reff: www.kr.co.id

15/05/2009 00:12:14sriJAKARTA (KR) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kalangan perbankan agar menurunkan tingkat suku bunga kreditnya dan menambah jumlah kucuran kreditnya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar sektor riil bisa berjalan sehingga mengakibatkan perekonomian dalam negeri akan tumbuh.

“Kita minta agar perbankan menurunkan tingkat suku kreditnya. Apalagi BI rate juga sudah turun, kalau kredit turun sektor riil akan jalan itu berarti akan ada pergerakan ekonomi,” kata Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (14/5).
Dengan adanya penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) seharusnya perbankan bisa menurunkan suku bunga kredit. Tapi pemerintah juga memahami sikap perbankan yang harus menjaga neracanya dari risiko pengucuran kredit. Karena risiko ini seperti mencadangkan sebagian dananya untuk berjaga-jaga seandainya kredit bermasalah (NPL/ Non Performing Loan) meningkat. “Kalau NPL meningkat itu akan membebani neraca bank. Kalau perekonomian mulai meningkat, bank seharusnya juga sudah mulai menurunkan suku bunga karena ini bisa menekan NPL,” paparnya.
Jadi tambahnya, langkah untuk penurunan suku bunga akan tetap dilakukan dengan melihat semua reaksi yang dilakukan oleh dunia perbankan dan ini akan dijadikan fokus peluncuran kredit tetap menjadi prioritas.
Permintaan Menkeu tersebut, dinilai pakar ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UJAY), Drs Sri Susilo MSi, wajar. Karena, sampai sekarang, suku bunga kredit masih tinggi. “Kondisi ini jelas tak menguntungkan sektor riil yang akan melakukan investasi baru atau ekspansi,” katanya.
Menurut Sri Susilo, ketegaran suku bunga kredit harus dicarikan solusinya. Bank-bank besar, khususnya bank milik pemerintah harus menjadi motor untuk menurunkan suku bunga. Kalau ini terjadi, maka pemulihan ekonomi akan terdorong.
Menurut Sri Mulyani, membaiknya ekonomi akan mempengaruhi prospek pengembalian kredit yang telah disalurkan. Bila bunga kredit sudah turun, maka risiko timbulnya kredit bermasalah makin kecil sehingga NPL akan bisa ditekan.
“Dampak NPL akan menjadi kecil kalau prospek ekonominya membaik, karena bagaimanapun kalau prospek ekonominya positif, seluruh sektor ekonomi mulai bergerak dan risikonya mulai mengecil, itu bisa mempengaruhi prospek pengembalian kredit yang telah disalurkan,” paparnya.
Untuk itu, pemerintah harus tetap menjaga kerangka besarnya agar tetap stabil, tidak mengganggu kinerja masing-masing sektor usaha. Artinya, pemerintah bersama bank harus bersama-sama dalam menjaga pergerakan ekonomi negara. (Lmg/Rsv)-n