Pada sebuah pertemuan yang diadakan oleh Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Yogyakarta (Yo Bangkit) antara dunia perbankan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) pada sekitar medio Bulan Januari 2009, saya memberikan sebuah tebakan/teka-teki:
Ada sebuah gelas yang akan diisi dengan tiga benda; yaitu batu, kerikil dan pasir. Secara matematis benda-benda itu telah dihitung dengan cermat, sehingga dengan tepat bisa mengisi gelas tersebut secara penuh. Yang menjadi pertanyaan adalah; mana yang harus masuk duluan? Batu, kerikil, atau pasir?
“Batu!, terus kerikil, baru kemudian pasir!” jawab salah satu audien.
“Ya, tepat! Dengan kita dahulukan batu, kemudian kerikil dan dilanjutkan dengan pasir yang kita masukkan, gelas akan terisi secara penuh dan tepat!,” kata saya.
Tebakan ini mengandung substansi nilai tentang bagaimana membuat skala prioritas dalam sebuah tujuan atau kebijakan. Kepentingan mana yang harus didahulukan; kepentingan pribadi, golongan, atau kepentingan umum yang lebih luas? Sebenarnya sejak kita SD, dalam pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) sangat tidak asing di telinga kita, bahkan terpatri dalam benak kita, bahwa kepentingan umum yang lebih luas mendapatkan nilai ‘baik’ dan positif, sehingga harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan golongan atau pribadi. Dalam konteks ke-Indonesia-an sekarang ini, seharusnya hal ini terwujud juga dalam dunia politik!
Dalam konteks penyelesaian kredit UMKM pasca gempa, di sana ada kepentingan –kehidupan dan kesehatan– UMKM, ada kepentingan –cash flow dan kesehatan– perbankan/kreditur, dan ada pula kepentingan pemulihan ekonomi Jogja dan Indonesia secara umum. Maka jika teka-teki di atas kita proyeksikan dalam konteks ini, tentu kepentingan pemulihan ekonomi Jogja pasca gempa akan menjadi prioritas utama, dibandingkan dengan kepentingan lembaga atau pribadi un-sich. Justru dengan mengutamakan kepentingan yang lebih luas tidak akan ‘melukai’ kepentingan yang ber-scoope lebih sempit.
Seperti kita ketahui bahwa kredit bermasalah usaha, khususnya UMKM bukan hal yang sederhana. Sekilas memang sederhana, ‘hanya’ masalah kredit, namun muatan persoalan di dalamnya, sungguh –meminjam gaya K.H. Zainudin M.Z.– sangat kompleks bin rumit alias ruwet! Ini yang terjadi dalam pengamatan tim pendampingan terhadap pengaduan UMKM/nasabah kepada Tim Ad Hoc di lapangan.
Secara langsung atau tidak, kompleksitas persoalan kredit bermasalah UMKM ini –terlepas dari bencana alam—kita mesti berangkat dari masalah internal UMKM sendiri; pola manajemen UMKM, termasuk di dalamnya masalah perencanaan (prospektus dan studi kelayakan usaha) sebelum pengajuan kredit, pengalokasian dana kredit, marketing, termasuk juga masalah SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku usaha itu sendiri. Secara eksternal kredit bermasalah dipengaruhi juga –secara tidak langsung—oleh force major, kondisi ekonomi dan politik nasional/internasion
al; krisis moneter misalnya, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), terorisme, kenaikan bahan baku, atau mungkin faktor eksternal yang lain. Faktor-faktor inilah yang secara langsung maupun tidak langsung sangat signifikan terhadap naik-turunnya kolektibilitas nasabah dalam membayar angsuran kreditnya. Secara umum faktor-faktor ini menyebabkan disequilibrium (ketidakseimbangan) dalam perekonomian daerah.
Dalam sebuah pertemuan resmi antara Tim Ad Hoc dengan Bank Indonesia Yogyakarta, telah dibahas –kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI No. 8/10/PBI/2006)– tentang kriteria korban gempa bagi nasabah UMKM, karena PBI itu tidak memberikan gambaran secara rigit tentang kriteria nasabah korban gempa yang bisa masuk pada wilayah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi. PBI itu justru memberikan ruang ‘kebebasan’ kepada perbankan/kreditur untuk merestrukturisasi atau tidak terhadap nasabah korban gempa. Sehingga yang terjadi hanya sebagian saja nasabah yang sedikit ‘tertolong’ dengan restrukturisasi tersebut. Di samping itu, kondisi di lapangan, nasabah yang terestrukturisasi karena gempa pun pada
Mikirrr...trussss
titik tertentu masih mengalami kesulitan membayar angsuran. Sehingga kolektibilitasnya pun mengalami penurunan kembali. Ini yang menjadi permasalahan. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa korban gempa dalam konteks pasca gempa untuk UMKM adalah yang terkena dampak gempa baik langsung maupun tidak langsung.
Seperti halnya dokter bedah, Tim Ad Hoc menggunakan dua pisau analisa dalam pendampingan nasabah UMKM. Pertama dengan pisau analisa secara hukum, yang ditangani oleh tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY, dan kedua, pisau analisa secara bisnis dan manajemen yang digunakan oleh tim konsultan dari pelaku usaha.
Secara hukum, kasus kredit akan dibedah dari unsur legalitasnya berdasarkan bukti-bukti yang ada, perilaku nasabah dan kreditur, dikaji pula secara kronologis proses pengajuan kredit sampai dengan posisi kemacetan (menurunnya kolektibilitas) kredit pasca gempa. Sedangkan secara bisnis dan manajemen, kasus kredit ini dibedah dari unsur kelayakan usaha, sistem perencanaan dan pengajuan kredit, alokasi dana kredit, dan pola manajemen yang diterapkan oleh nasabah sebagai entrepreuner. Diharapkan dengan pola pembedahan kasus semacam ini, didapatkan indikasi yang pasti –paling tidak mendekati kebenaran– yang bisa menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya kebijakan penyelamatan usaha.
Perlu ditegaskan pula, bahwa Tim Ad Hoc mencoba berdiri di tengah-tengah, independen, obyektif dan tidak rela untuk ditunggangi pihak-pihak manapun! Sehingga dalam kajian-kajian dan investigasinya –spesifik pada data pengaduan langsung– akan meletakkan kebenaran pada tempatnya, dan menaruh kesalahan pada tempatnya pula. Maka pihak-pihak yang mempunyai asumsi bahwa Tim Ad Hoc selalu berhadap-hadapan ‘head to head’ dengan pihak kreditur, bukanlah asusmi yang benar. Yang benar adalah bahwa Tim Ad Hoc menginginkan dari semua pihak, baik lembaga kreditur, nasabah, Bank Indonesia (sebagai regulator perbankan), KPKNL (Kantor Pelayanan & Lelang Negara) dan pemerintah bisa duduk bersama –sambil nyruput kopi kental mungkin—untuk secara sehat berfikir dengan jernih untuk total berorientasi pada pemulihan ekonomi UMKM pasca gempa. Jika kondisi ini tercipta secara baik, tidak ada lembaga yang ‘egois’ untuk mengambil keuntungan sepihak atas ‘penyelesaian’ kredit UMKM secara mati, dengan memasukkan kasus kredit ini dalam wilayah pelelangan yang menghasilkan produk kemiskinan, perlawanan, bahkan kriminalitas!.
Secara pragmatis bisa saya katakan di sini, bahwa ketika bukti-bukti investigasi mengatakan pihak nasabah mempunyai kesalahan, tidak segan-segan Tim Ad Hoc mengatakan ‘salah’ dan ‘njewer’ perilaku nasabah (tentu secara edukatif)!. Begitu pula sebaliknya, jika pihak kreditur terbukti melakukan kesalahan, tidak segan-segan pula Tim AD Hoc melakukan langkah-langkah mediasi, atau bahkan advokasi terhadap kasus tersebut. Inilah bukti bahwa ada tiga nilai yang ada dalam pola pendampingan Tim Ad Hoc kepada pelaku UMKM, yaitu edukasi, mediasi, dan advokasi.
Lagi-lagi berdasarkan kasus di lapangan, report lembaga kreditur tentang kolektibilitas nasabah tidak bisa dikategorikan benar 100% (seratus persen). On the paper dikatakan Lancar (kolektibilitas 1), namun setelah diadakan verifikasi dan kajian lebih detail secara ekonomi dan bisnis, dinilai kondisi tersebut tidak pas. Karena kolektibilitas lancar itu produk dari tekanan dari pihak kreditur untuk mengangsur, sehingga nasabah merelakan perabot rumah tangganya untuk dijual atau mencari kredit lain untuk mengangsur tunggakan tersebut, bahkan banyak yang terjerat pada rentenir. Yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Selain itu kolektibilitas tersebut (Lancar) juga bisa dikarenakan PBI No. 8/10/PBI/2006. Sehingga kolektibilitas tersebut (on the paper) bisa dikatakan ‘menipu’ jika kita masukkan dalam konteks penyelamatan usaha UMKM.
Banyak sekali ragam kasus yang muncul dalam proses pendampingan UMKM di lapangan. Maka dengan pendampingan yang melekat terhadap kasus ini akan mendapatkan gambaran yang utuh kasus demi kasus yang ada. Tentu kita tidak akan menutup mata, bahwa –terlepas dari gempa bumi— UMKM di DIY, bahkan di Indonesia mengalami ‘bencana’ yang sama, yaitu: krisis moneter (1997-1998), kenaikan BBM (2005), isu flu burung, terorisme, ditambah dengan krisis finansial global persoalan-persoalan lain yang menghambat usaha.
Sampai saat ini keadaan UMKM di DIY belum bisa dikategorikan sehat, dan keadaan tersebut diperparah dengan munculnya Krisis Ekonomi Global yang dikhawatirkan akan memperburuk keadaan perekonomian di DIY dan dapat berakibat pada matinya puluhan ribu UMKM yang bisa menyebabkan PHK besar-besaran yang sangat mengancam keberadaan lapangan kerja.
Nah, gempa bumi dalam konteks ini bisa dikategorikan peristiwa yang bisa ‘menolong’ kondisi UMKM untuk diadakan aksi penyelamatan. Karena gempa telah menjadi momen yang tepat untuk diadakan aksi pertolongan kepada usaha yang lemah. Dalam kondisi semacam ini, saya rasa tidak akan berdosa jika kita sedikit memperluas ruang di mana kebijakan pemerintah bisa lebih berbuat banyak untuk aksi penyelamatan usaha UMKM. Ini yang saya katakan kepentingan yang lebih luas yang berorientasi pemulihan ekonomi ke-Jogja-an atau ke-Indonesia-an, bukan kepentingan lembaga tertentu atau pribadi un-sich. Maka bagi saya ‘batu’ tetap didahulukan, kemudian ‘kerikil’ dan dilanjutkan ‘pasir’ untuk mengisi gelas agar tepat penuh!. Semoga bermanfaat.
***
Nurul Muslimin, Pelaku UMKM dan Bagian dari Tim Ad Hoc
Penyelesaian Kredit UMKM Pasca Gempa di DIY
Nourrell
